NGO News. Kurang lebih 11 buruh di PT Bintang Pratama Sakti (BPS) belum dibayar sejak November 2010. Dan kini Direktur perusahaan itupun tidak bisa dikontak lagi.
Sementara, pihak Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur justru yang kami beri pengaduan atas kasus ini, justru menyerahkan kembali kepada kami untuk mengusut, melacak keberadaan PT BPS yang menurut petugas ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak terdaftar baik di alamat yang selama ini dicantumkan di dalam Kop Surat dan juga kartu nama.
PT BPS adalah sebuah perusahaan yang menjadi mitra PD. Dharma Jaya sebagai BUMD milik Pemda DKI-Jakarta.
Tidak dibayarkannya upah tersebut, merujuk Surat dari Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS kepada kami No.:01/BPS-DIR/SB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, karena Surat Permohonan yang ditujukan pada PD Dharma Jaya diabaikan.
Kami merasa sangat prihatin terhadap kondisi PD. Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD milik Pemda Provinsi DKI-Jakarta. Pernyataan Sdr. Carry Pratomo pada butir (3 dan 4) dalam Surat itu, telah mengusik ketenangan kami selaku Pimpinan Organisasi Buruh. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan dan membahagiakan mereka dengan segala fasilitas yang dimiliki, khususnya aparat BUMD tersebut?
Karena, permohonan Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS yang nota-bene adalah rekanan dari PD. Dharma Jaya, berupa sekedar “dana talangan” untuk penyelesaian tunggakan gaji karyawan, justru terabaikan oleh pihak PD. Dharma Jaya sekian lama. Hal ini terkesan seakan-akan telah terjadi sebuah konspirasi antara BUMD dengan perusahaan rekanan untuk mengeksploitasi dan menelantarkan rakyat.
Saat ini, kami sedang menunggu jawaban atas surat yang kami layangkan sejak tanggal 18 Agustus 2011 dengan tembusan
Gubernur DKI-Jakarta
Ketua DPRD Provinsi DKI-Jakarta
BAWASDA Provinsi DKI-Jakarta
Walikota Jakarta Timur
Koordinator Nasional Kaukus Federasi SB/SP
Semoga kita masih bisa berharap bahwa para aparatur Negara ini tidak berlaku seperti siluman, memberikan keterangan palsu dan dokumen palsu untuk mengelabuhi pekerja dan negara. Dan tidak membiarkan atau memelihara oknum yang bisa seenaknya merampok ha-hak rakyat.
