Pejuang Tanpa Tanda Jasa

VISI 
1.   Wahana Pemersatu LSM untuk meperkuat pilar
      Federasi Ketahanan Indonesia
2.   Memberikan pengertian akan pentingnya keterlibatan tiap
      individu dan sumberdaya dalam upaya bela Negara
3.   Menggalang Solidaritas masyarakat secara bersama- sama
      dalam pencegahan dini tindak kejahatan dan ketidaktertiban
      ( preventive crime and disorder )

MISI
1.   Inggin Membebaskan Negara ini dari Para Koruptor
2.   Inggin Menjadikan Negara ini Negara yang Arif , bijak adil dan makmur
3.   Memperjuangkan Hak Rakyat yang Telah di Rampas oleh para
      Petinggi-Petingginya.
4.   Menjadikan Negara ini Negara yang Solid
5.   Bebas dari Para Mavia yang membuat Negara ini menjadi Boborok
6.   Peduli Rakyat Miskin karena sebenarnya mereka mempunyai hak
      yang belum mereka terima
7.   Bongkar semua Kebusukan yang menjadi Benalu di Negara kita Trcinta ini
8.   Mengawasi keuangan Negara agar tidak di Salah gunakan oleh
      pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab
9.   Menyatukan semua LSM-LSM yang ada di Indonesia
10. Membebaskan hak Rakyat dalam bersuara

Say " NO " for Corruption

NGO News. FKI meminta agar Edy Abdurachman untuk mundur dari jabatanya. dan dalam tempo 7 X 24 jam. akhirnya Edy abdurachman memang di copot dan di gantikan oleh Anwar Supriyadi .

FKI juga pernah membuat laporan kepada KPK yang di jawab bahwa laporan FKI di teruskan ke BPKB dan KPK, dan belum lama ini juga FKI telah melaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI atas persoalan yang terkait Korup. dengan mendapat jawaban tertulis, Bahwasanya orang yang di laporkan telah menjadi Tersangka.

Bukan itu saja, bahkan Dirjen Bea dan Cukai Abdul Rahman yang di anggap gagal dalam menangani Impor illegal beras merasakan bagaimana tajamnya FKI, dalam menyuarakan gerakan Anti Korupsi. FKI yang di pimpin oleh Bpk. Tri Harsono mengirimi surat dalam bentuk mosi, dan menyatakan bahwa FKI tidak
percaya atas kepemimpinan Abdul Rahman kala itu,
yang di nilai tledor membiyarkan lolosnya impor beras yang masuk ke pasaran domestik. dalam surat mosi tidak percaya itu FKI meminta agar Edy Abdurahman mundur dari jabatanya, kebetulan hanya dalam tempo 7 X 24 jam, dan akhirnya Abdul Rahman di copot dan di gantikan oleh Anwar Supriyadi.

   Selain itu kiprah FKI juga merambah istitusi dunia. buktinya Bank Dunia pernah mengundang dan mengucapkan terimakasih kepada FKI atas perhatiyan FKI tentang keberadaan Bank Dunia di Indonesia. kerena kelugasan FKI dalam mengkritisi Bank Dunia, maka Bpk. Helmy Thaher  mewakili  FKI untuk datang menghadiri undangan Bank Dunia perwakilan Jakarta. ketua FKI mengatakan bahwa keberadaan Bank Dunia di Indonesia dapat di terima ( Bank Dunia " YES " ) namun bila ada Korupsi di tubuh Bank Dunia, maka ia menolak ( Corruption's World Bank. No! ) untk itulah beliau mengatakan agar Bank Dunia jangan ikut Korupsi dalam hal menyangkut dana Hibah / Pinjaman Luar Negeri...! so " Say " No for Corruption...!!!

LSM MEMERLUKAN FEDERASI

NGO News.Tri Harsono By. Indonesia merupakan pusat pergerakan LSM dunia.
Di Negeri yang berlimpah susu dan madu ini , di sebut-sebut mengandung LSM terbanyak melebihi Negara manapun di Dunia. Lembaga-lembaga tersebut berkiprah di hampir semua lini dan strata, terutama di bidang Lingkungan Hidup, Sosial, Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ). Lembaga-lembaga ini bertebaran dari Sabang sampai Merauke, mengurusi banyak hal dan banyak macam, mulai dari tusuk Gigi sampai dengan Ilegal Loging.

    Yang menarik, LSM di Indonesia tergolong tidak rewel, kendatipun setiap hari ia menyaksikan ulah Pemerintah dan Sejumlah Anggota Dewan yang kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan Hobi mengelabuhi rakyatnya. tetapi LSM Indonesia tetap sanggup untuk bersikap santun, tapi jika kelakuan anggota Dewan kita sudah melampaui batas, maka LSM Indonesia juga tidak akan segan-segan untuk menggonggong dengan sekencang-kencangnya. bandingkan saja dengan LSM Barat yang galak-galak bahkan tidak ada toleransi dan pengampunan. jika  para Pejabat dan aparatur yang tidak cakap dan tidak becus, adalah yang bisa di seret oleh LSM ke pengadilan, bahkan ada yang sampai di Gigit Habis.

   Di Indonesia LSM seperti makhluk aksioma. penguasa bahkan bisa membuatnya mati suri, tergantung kepentingan dan fungsinya. bahkan ada sejumlah Aktivis LSM yang di culik bahkan sampai di bunuh hanya karena suaranya nyaring.

   Kadang-kadang LSM-LSM itu di bikin pemerintah bagai sampah, dan di campakan seperti MUNIR , dan tidak pernah mengakui perananya. Jika ada LSM pintar dan mampu untuk mencari dana dari Luar Negeri dalam wujud DIPA yang di peruntukan untuk kegiyatan LSM,  itu dapat di pastikan habis digrogoti dan di pintar-pintari oleh para pelaksana teknis di Departemen dan dinas-dinas.

   Karena itulah LSM perlu bersatu, perlu kompak dan perlu untuk memiliki satu wadah semacam Federasi atau Asosiasi yang akan menghimpun daya dobrak mereka. dia harus dewasa dan harus memiliki jati diri tertentu. kebaikan tidak boleh di artikan lemah, dan diamnya tidak boleh dianggap bodoh. setelah 2009, ia harus kuat dan perkasa, karena Rakyat dan Tuhan sayang padanya.

LSM Harus Mewaspadai Kelambanan Pembangunan Database Kependudukan Sebagai Sumber Kekacauan National System

NGOnews.ALIANSI KETAHANAN NASIONAL, memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan database kependudukan Nasional, khususnya dalam mengantisipasi kelambanan dan keterlambatan membangun sistem sebagai sumber kekacauan national system. Bidang ini sekilas terkesan sepele, tetapi sesungguhnya ini luar biasa penting untuk meletakkan kerangka (frame) bahkan dasar membangun sebuah pemerintahan yang kuat dengan rakyat yang sejahtera. Pengalaman di Pemerintah dalam penyediaan KTP saja sebagai identitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara sering menjadi biangkerok berbagai persoalan politik dan ekonomi, seperti masalah data Pilkada, Pemilu, sengketa tanah, pemalsuan dokumen keimigrasian, pajak dan NPWP, dll.

ALIANSI KETAHANAN NASIONAL dalam kaitan dengan masalah-masalah tersebut di atas telah melakukan serangkaian kegiatan untuk merekam jejak/jalannya pembagunan sistem administrasi kependudukan di Indonesia, mulai dari pengamatan layanan dokumen di disduk-disduk capil, riset penggunaan teknologi, pemantauan uji petik e-KTP dan biomteric system, sampai kepada masalah corporate cultur lingkungan kinerja regulator-regulator. Setidaknya, kami telah melakukan delapan kali seminar/lokakarya nasional degan topik ini untuk memperkaya khazanah pemahaman kami.

 Kami belum menemukan data kependudukan Nasional (Pusat dan Daerah) yang akurasinya dapat dipertanggung jawabkan, sehingga semua aktifitas pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan data kependudukan belumlah dapat dikatakan by sistem dan by design. Kami menemukan banyak laporan data penduduk yang bersifat normatif dan politis untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politis data pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Kami mengkhawatirkan apabila tuntutan NIK-Nasional tidak dapat terpenuhi pada 2011, maka penyediaan data DP-4 untuk data DPS seterusnya menjadi DPT pada Pemilu 2014 akan  kacau-balau. Pada akhirnya kita tidak akan menemukan pemerintahan yang legitimate.

 Oleh karena itu mulai sekarang, penertiban Dokumen Kependudukan (antara lain KTP) penting bertujuan untuk menutup peluang adanya dokumen palsu dan dokumen ganda. Sebagaimana kita ketahui, bahwa KTP merupakan dasar untuk penerbitan dokumen lainnya, seperti Paspor, SIM, ATM, NPWP.   Apabila KTP yang digunakan adalah KTP palsu atau ganda, maka akan mengakibatkan dokumen lainnya menjadi dokumen yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Hal ini sangat rawan disalah-gunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya TKI Ilegal dengan menggunakan KTP palsu, Teroris dengan menggunakan KTP ganda dan palsu, dan kriminal lainnya yang sering menggunakan KTP palsu.

Untuk menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu tersebut, yang paling efektiv adalah melengkapi KTP dengan rekaman sidik jari dan chips yang disebut dengan KTP Elektronik (e-KTP). Rakyat belum mengetahui sejauh mana pemerintah pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan antara lain: Memutakhirkan data kependudukan di 497 kabupaten/kota pada tahun 2010; Menerbitan NIK pada tahun 2010 s/d. 2011; Penerapan e-KTP secara massal pada tahun 2011 s/d.  2012, dengan pusat pelayanannya di kecamatan dan kelurahan.

Untuk menguji apakah sistem dan perangkat yang akan digunakan sudah benar, serta SDM yang akan melaksanakan sudah mampu, maka pada tahun 2009 telah dilaksanakan uji petik Penerapan e-KTP di 6 kecamatan pada 6 kabupaten/kota (Denpasar, Jembrana, Yogyakarta, Cirebon, Padang dan Makassar), dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9,2 Milyar.

Dari hasil uji petik tersebut, Kemendagri mengatakan ternyata bahwa sistem dan perangkat yang digunakan telah dapat berfungsi dengan baik, dan SDM daerah yang didampingi oleh SDM dari Pusat dapat mengoperasionalkannya dengan baik. Adapun pelaksanaan  ketiga program tersebut  memerlukan anggaran yang besar, SDM bidang IT dengan jumlah yang banyak sekitar 26.000 orang (4 orang x 6.500 kecamatan), sistem yang terintegrasi (online) dari kelurahan/kecamatan ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat. 

Akan tetapi apabila program tersebut dapat terwujud, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak dalam bentuk: DPR memberikan dukungan untuk penyediaan anggaran, LSM dan pemuka masyarakat  mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan data yang benar dan meluangkan waktunya untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan e-KTP pada waktu pelaksanaannya nanti,  Pihak KPK, BPK, BPKP untuk dapat mengawal agar penggunaan anggaran sehemat mungkin. 

Tidak perlu bayak cerita, mari kita lihat hasilnya. Rakyat akan menilai, berprestasi atau tidakkah pemerintahan SBY di bidang ini?.Tri Harsono