Selasa, 08 November 2011

PR Besar Untuk Disnaker Kota Tangerang

NGO News. Di ruang Soka lantai 2 Rumah Sakit Umum Tangerang, Sarwati terbaring tak berdaya menjalani operasai pengangkatan tumor payudaranya. Menurut Mutamimah tetangganya, operasi pengangkatan tumor dengan berat  sekitar 5 kg itu berlangsung sejak pukul 10:00 hingga 15:00.

Di ruang terpisah di lantai dua, bertempat di perusahaan Starnesia Garment Jl Gatot Subroto Km 4 Jatiuwung Cibodas, Tangerang, Badriah tak kenal lelah menghadapi gempuran dua orang bernama Samsul Rizal selaku personalia dan Joko yang menjadi asisten Mr. Endraw Lee, warga Negara asal Korea.

Itu keempat kalinya Badriah menyambangi bagian personalia, untuk menanyakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap salah satu pekerjanya yaitu Sarwati, yang tengah dirawat di rumah sakit. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Th 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan wajib menanggung biaya pengobatan bagi pekerjanya sedari pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan lainnya.

Tapi apa yang didapat? Mendengar Badriah menjelaskan soal undang-undang, Joko justru membentak sengit, “Dia tidak ada hak di sini, kamu jangan mimpi akan menang!”

Sebelumnya, pada 4 Oktober ketika Departemen Finishing mengedarkan surat sumbangan untuk Sarwati, Badriah selaku Ketua Serikat Buruh di perusahaan itu sudah melakukan pendekatan kepada bagian personalia. Ketika itu ia ditemui oleh Samsul Rizal. Personalia itu janji akan menyampaikan kepada Joko, agar Joko menyampaikan langsung kepada pemilik perusahaan yaitu Mrs. Doong Raekim (Nyonya).

Badriah menunggunya dua hari. Pada 6 Oktober 2011 dia menanyakan keputusan manajemen. Ketika itu Rizal hanya bilang bahwa dia sudah menyampaikan kepada Joko, tapi Joko tidak bisa memutuskan.

Seminggu kemudian, yaitu 14 Oktober 2011 Badriah menelpon Joko menanyakan soal tanggungjawab perusahaan untuk pengobatan pekerjanya. Joko tak memberikan jawaban pasti.

“Saya akan tunggu Pak. Mulai dari sekarang, besok atau kapan perusahaan memberi keputusan?” kata Badriah.

“Emang kamu siapa? Bicara dengang siapa kamu? Perusahaan tidak bisa membantu karena tidak mampu!”

Saat itu Badriah mengirim pesan pendek keputusasaannya kepada pengurus Serikat Buruh Bangkit di pusat. Dia menyatakan kecewa dengan sikap manajemen dan cemas memikirkan Sarwati. Karena pada saat itu, di sebuah foto terbaru yang diambil oleh wartawan C&R edisi 11 Oktober 2011, payudara kanan Sarwati sudah mendoyot bengkak. Dan ketika Badriah menjenguknya, ia menyaksikan pori-porinya sudah terkelupas dan membiru. Ketika itu Badriah ingat, selama ini Sarwati adalah pekerja yang rajin, tak pernah absen. Ia sudah mengabdi lebih dari 6 tahun di PT Starnesia Garmen. Kok bisa-bisanya perusahaan sama sekali abai dengan alasan tidak mampu?

Menurut  Badriah, ketakmampuan keuangan tidak bisa seenaknya secara lisan seperti itu. Ia harus menunjukkan laporan neraca dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Undang-undang di Indonesia ini sudah mengatur itu dengan jelas. Dan lagi, kalau tak mampu, kenapa malah bikin perusahaan baru?

Soal perusahan baru di dalam PT Starnesia ini, ketika audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang pada 19 Mei 2011 lalu juga diakui oleh Amri. Ketika itu Amri mengakui pihaknya kecolongan, ”Iya, memang ini kecolongan. Silahkan kalau mau ditulis.”

Masalah Sarwati adalah salah satu persoalan Ketenaga Kerjaan yang terjadi secara kasuistis. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh PT Starnesia masih banyak lagi. berbagai pelanggaran itu bahkan telah dilaporkan secara resmi oleh Serikat Buruh Bangkit yang diketuai Badriah sejak 15 Juni 2010. Semua yang diadukan ke Disnaker di antaranya dalah soal Jamsostek, kenakalan perusahaan yang selalu menskors pekerja dengan menambahkan jam kerja 2 hingga 3 jam tanpa dibayar, upah di bawah UMK, dan lain-lain. semuanya normative, yang harusnya menjadi prioritas dalam pengawasan Disnaker Kota Tengerang itu, tanpa perlu menunggu laporan serikat. Iya kalau ada serikat dan melaporkan, bagaimana kalau tidak ada?

Tapi entah kenapa, sampai sekarang pelanggaran terus terjadi. Minggu lalu Badriah memberitahu bahwa kini perusahaan tambah berani melakukan pelanggaran. Tunjangan Masa Kerja dihilangkan, cuti tahunan dipersulit, dan dirinya malah dimutasi dengan surat yang dikeluarkan secara beruntun hingga empat kali. Termasuk dua hari dikeluarkan dua surat. Isinya pemberian peringatan (SP)  dan berujung pada pemutasian. Menurut Badriah, mutasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Bab VII Pasal 28 Tentang Perlindungan Hak Berorganisasi, yang salah satunya perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.

Pelanggaran oleh Perusahaan dan Kinerja Disnaker

Soal kelambanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Badriah sudah berulang kali menanyakan pada petugas-petugas di sana. Ada Ibu Risma, Pak Amri, dan Pak Heryanto selaku Kepala Pengawasan. Menurut Badriah mereka selalu menjawab sedang dalam proses. Tapi persoalannya, perlu berapa lama proses situ? Masuk akalkah jika hampir dua tahun tapi panggilan ketiga pun belum juga dilakukan?

Bahkan ketika Badriah menanyakan pangilan tersebut pada 14 Oktober  2011 silam, Heryanto tidak memberikan jawaban. Dan yang lebih aneh, alasan para petugas Dinas Tenaga Kerja ini makin bermacam-macam. Sebelumnya, mereka beralasan pemilik perusahaan Starnesia tak bisa dihadirkan karena sakit. Sementara, pada saat yang sama orang yang dimaksud melintas di depan Badriah. Dia adalah Mr. Endraw. Dan ketika informasi itu disampaikan kepada petugas Disnaker, petugas menjawab, akan ditindaklanjut.

“Bagaimana kami tahu sudah ditinjaklanjut? Kalau diminta surat salinan panggilannya saja petugas Disnaker itu tak mau ngasih, katanya takut diekspos.”

Para petugas Disnaker juga menolak menandatangani daftar hadir ketika Badriah bersama pengurus Serikat Buruh Bangkit mendatangi kantor Disnaker di Jl. Perintis Kemerdekaan No 1 Cikokol Tangerang, guna menanyakan tindaklanjut dan meminta salinan panggilan, pada 5 Oktober 2011. Bagaimana kredibiltiasnya bisa dipertanggungjawabkan?

Yang unik dari sikap Disnaker ini adalah, lain di bawah lain di atas. Badriah menceritakan, bagaimana Pak Amri berapi-api bilang pada pengurus serikat saat mereka bersama-sama di lantai bawah. Menurut Amri, upah pekerja harus diberikan sesuai SK Gubernur. Namun ketika berada di ruang lantai atas dan berhadapan dengan pihak manajamen termasuk Mr Endraw Lee, Amri membenarkan perkataan Mr. Endraw bahwa upah belum disepakati oleh Apindo, jadi tak harus dibayar. perundingan itu berlangsung pada 15 Agustus 2011.

Persoalan Sarwati hanyalah salah satu Pekerjaan Rumah buat Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang untuk pekerja di Starnesia. Karena di perusahaan itu, selain tidak mengikutkan Sarwati sebagai peserta Jamsostek, juga ada banyak pekerja bernasib sama. Perusahaan juga tidak menyetorkan iuran Jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan.

Tapal Batal Kriminalitas

NGO News. Ketika aparat tidak melindungi dan mengayomi warga negaranya. Keadilan harus ditempuh cara apa?

Kita sering mendengar dan menyaksikan, betapa mudahnya pengusaha mengkriminalkan kaum pekerja. Bahkan dalam  undang-undang pidana, perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan pengusaha ke Kepolisiaan.

Dan kami mencatat hal paling penting dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana bukan soal pelanggarannya, melainkan  siapa melaporkan siapa?

Sejak November 2010, sebelas pekerja PT Bintang Pratama Sakti tidak dibayar upahnya. Mereka dibiarkan oleh pengusaha begitu saja.  Untuk mengadvokasi permasalahan itu, kami pernah melayangkan surat kepada Direktur perusahaan  bernama Carry Pratomo.  Pada Maret 2011, kami melakukan perundingan dikantornya, di Gedung Multipiranti Graha building 1st  floor Jl Radin Inten II/2 – Buaran Jakarta Timur.

Selanjutnya, Carry minta waktu untuk memenuhi kewajibannya, membayar hak-hak pekerja. Pada 5 Mei 2011, dia mengirim pesan  pendek, bahwa minggu tersebut akan membayarkan upah pekerja. Tapi yang terjadi,  janji tinggal janji, dan Carry malah tak bisa dikontak sama-sekali.

Sebagai warga negara yang baik,  melalui Serikat Buruh Bangkit, kami tetap menjalankan prosedur hukum guna memperoleh keadilan. Kami melaporkan perselisihan hubungan industrial ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur. Namun, petugas di sana justru memberikan kabar bahwa mereka tidak bisa mengusut pengusaha tersebut, karena menurut mereka, kantor yang tertera dalam kop surat PT. Bintang Pratama Sakti tidak bisa ditemukan. Petugas Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur, katanya sudah  mendatangi kantor di Gedung Multipiranti, dan di sana tidak ada perusahaan itu.

Berdasarkan  informasi yang diberikan Dinas Tenaga Kerja, dan  menghilangnya Carry Pratomo kami laporkan ke Polres Jakarta Timur, yang merupayakan wilayah kerja mereka.  Namun, pada sore yang panas di ruang Nit Serse lantai 2 itu, kami dihadapkan pada perjalanan yang buntu. Seorang petugas yang kami tak tahu namanya karena tak mengenakan seragam  kerja, sama sekali tidak mau menerima laporan kami. Dia tetap menyuruh kami untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Apa sejatinya PHI? Dan bagaimana mekanisme serta prosedur berperkara di pengadilan itu?

PHI, pengadilan ad-hock  untuk kasus perselisihan hubungan indsustrial itu, tempat menyelesaikan persoalan hak dan  kepentingan, persoalan  antarserikat dan pemutusan hubungan kerja. Di sana mensyaratkan adanya bukti risalah perundiangan yang ditempuh sebelumnya yitu, mediasi.  Pertanyaannya, bagaimana bisa dilakukan mediasi? Jika Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi terkait yang bertugas memerantarai dan melakukan pengawasan  justru tak bisa lagi melacaknya?

Tapi, apapun yang terjadi, persoalan ketenagakerjaan tetap harus diselesaikan melalui PHI. Meski ia sudah berubah menjadi kasus pidana. Setidaknya, itu yang kami tangkap dari pernyataan aparat kepolisian di kantor Polres itu, yang menurutnya, harus ini harus tetap ke PHI. Pengaduan kami sungguh-sungguh ditolak. Karena Polres Jakarta Timur tidak menerima pengaduan ketenagakerjaan.

Di Indonesia, ada empat lembaga peradilan:  Pengadilan Umum; Pengadilan Agama; Pengadilan Militer dan; Pengadilan Tata Usaha Negara. Pidana, masuk dalam pengadilan umum, dan harusnya hukum itu berlaku bagi semua pelaku.  Memberikan keterangan palsu kepada pihak lain dan merugikan, apakah itu tidak masuk unsur pidana?

Dalam hal ini menurut kami, Kepolisian sudah melakukan penyelewengan wewenang sebagai aparatur negara yang harusnya melindungi dan menyayomi masyarakat. Apalagi, PT. Bintang Pratama Sakti adalah perusahaan mitra PD Dharma Jaya, sebagai BUMD milik Pemda DKI-Jakarta. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan perekonomian bangsa, khususnya Jakarta?

Perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa pengusaha dan pejabat, pelakunya selalu bisa dipidanakan. Tapi kenapa, ketika pengusaha yang merampok hak-hak rakyat, memberi keterangan palsu kepada publik dan negara, masih bisa dibiarkan?

Hukum harusnya menjadi alat pencegah timbulnya gejolak sosial dan kriminalitas, bukan menjadi pemicu. Dan hukum harusnya berlaku tanpa pandang bulu, bagi setiap warga negara. PHI tidak berkapasitas menangani kasus-kasus yang mengandung unsur pidana.

Senin, 10 Oktober 2011

PD Dharma Jaya Mengusik Nurani Kami

NGO News. Kurang lebih 11 buruh di PT Bintang Pratama Sakti (BPS) belum dibayar sejak November 2010. Dan kini Direktur perusahaan itupun tidak bisa dikontak lagi.

Sementara, pihak Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur justru yang kami beri pengaduan atas kasus ini, justru menyerahkan kembali kepada kami untuk mengusut, melacak keberadaan PT BPS yang menurut petugas ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak terdaftar baik di alamat yang selama ini dicantumkan di dalam Kop Surat dan juga kartu nama.

PT BPS adalah sebuah perusahaan yang menjadi mitra PD. Dharma Jaya sebagai BUMD milik Pemda DKI-Jakarta.

Tidak dibayarkannya upah tersebut, merujuk Surat dari Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS kepada kami No.:01/BPS-DIR/SB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, karena Surat Permohonan yang ditujukan pada PD Dharma Jaya diabaikan.

Kami merasa sangat prihatin terhadap kondisi PD. Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD milik Pemda Provinsi DKI-Jakarta. Pernyataan Sdr. Carry Pratomo pada butir (3 dan 4) dalam Surat itu, telah mengusik ketenangan kami selaku Pimpinan Organisasi Buruh. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan dan membahagiakan mereka dengan segala fasilitas yang dimiliki, khususnya aparat BUMD tersebut?

Karena, permohonan Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS yang nota-bene adalah rekanan dari PD. Dharma Jaya, berupa sekedar “dana talangan” untuk penyelesaian tunggakan gaji karyawan, justru terabaikan oleh pihak PD. Dharma Jaya sekian lama. Hal ini terkesan seakan-akan telah terjadi sebuah konspirasi antara BUMD dengan perusahaan rekanan untuk mengeksploitasi dan menelantarkan rakyat.

Saat ini, kami sedang menunggu jawaban atas surat yang kami layangkan sejak tanggal 18 Agustus 2011 dengan tembusan

Gubernur DKI-Jakarta
Ketua DPRD Provinsi DKI-Jakarta
BAWASDA Provinsi DKI-Jakarta
Walikota Jakarta Timur
Koordinator Nasional Kaukus Federasi SB/SP

Semoga kita masih bisa berharap bahwa para aparatur Negara ini tidak berlaku seperti siluman, memberikan keterangan palsu dan dokumen palsu untuk mengelabuhi pekerja dan negara. Dan tidak membiarkan atau memelihara oknum yang bisa seenaknya merampok ha-hak rakyat.

Senin, 29 Agustus 2011


Prabu Bathoro Katong
Penerus Kerajaan Majapahit

Oleh RM Arjuna Nusantara, Spritualis asal Ponorogo

Putra Prabu Brawijaya V dengan putri dari Begelan yang melahirkan dua putra yaitu Lembu Kenongo atau Jaran Panoleh yang menjadi Adipati Madura dan adiknya Lembu Kanigoro atau Raden Katong, dan setelah babad keraton di Ponorogo yang dapat menyatukan 4 kerajaan kecil sebelumnya akhirnya menjadi raja pertama Kerajaan Pramonorogo dengan gelar Prabu Bathoro Katong, dengan mengunakan agama Islam Jawa atau Islam Kalijogo.

Jadi menurut saya awal keruntuhan Majapahit pada tahun itu sejak masuknya agama baru yaitu Syareat Islam  yang dibawa para Wali dari Zazirah Arab, sejak itu Prabu Brawijaya dikejar kejar  sampai terakhir di gunung Lawu dan Prabu Bathoro Kathong yang masa kecilnya di Demak diikutkan  Raden Patah yang merupakan putra Prabu Brawijaya dengan putri Cina, yang masa kecilnya di Palembang waktu itu yang menjadi Raja adalah Prabu Arya Dammar.

Oleh karena itu kerajaan Pramonorogo yang dipimpinnya yang sekarang jadi Kabupaten Ponorogo, sebenarnya dulu wilayahnya mencapai kabupaten Magetan, Ngawi,Trenggalek, dan Pacitan pada  tahun 1484. Sedang tahun 1400 itu merupakan awal keruntuhan Majapahit.

Oleh karena itu maka kami menyatakan bahwa Prabu Bathoro Katong adalah penerus kerajaan Majapahit . dan hubungannya dengan Sriwijaya adalah bahwa Prabu Brawijaya Lima dengan istri yang kedua melahirkan seorang putri dan menjadi ratu di Palembang dengan gelar Sriwijaya. Ponorogo dan Palembang tidak dapat dipisahkan bila memahami semua dari satu sumber tiada lain dari Prabu Brawijaya Lima.


PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK

Panggung Politik Perempuan
DATAR TAPI LICIN


“Dalam ajaran Hasta Brata, salah satu karakter pemimpin adalah “angin”, yakni hadir di setiap tempat dan memberi kesejukan tanpa peru diketahui bahwa ia berada di sana. Tanpa perlu nama atau pujian”

Yayasan  Melati Bhakti Pertiwi
Prof Dr  Nani Soedarsono, SH


            Sebagaimana kita ketahui partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan-serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

         Landasan hukum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, yaitu peluang perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembanguan nasional melalui berbagai kebijakan dan per-UU an tertuang dalam Ps. 28b, 28c, 28e, 28f, 28g, 28h,28i serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu – yang kini sedang dalam proses penomoran.

            “Memang bila dilihat dalam 32 tahun terakhir, dari sisi practical gender interest, ada kemajuan”, kata Sri Redjeki Sumaryoto, SH ketua Mitra Gender, sebuah LSM yang gencar mengkampanyekan isu gender dalam politik. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan itu menambahkan, kaum perempuan masih harus menghadapi berbagai dan berlapis stigma serta stereotype yang dialamatkan kepada mereka oleh budaya, lingkungan, hukum dan lawan jenis.

         Ketua Komisi Nasional Perempuan, Dr Chandrakirana,  menyoal  stigma tadi, contohnya, pandangan bahwa perempuan ideal itu harus seperti permaisuri yang selalu duduk di samping suami sebagai pendamping saja, atau meminjam istilah Jawa, perempuan itu adalah kanca wingking.





Perempuan, selalu diidentifikasi dengan kaum lemah,
penghias sangkar madu yang tidak mampu bersuara.











         Berbagai posisi tersebut bukanlah hal mudah, karena harus mengubah kabiasaan yang memberi kenyamanan sosial tak terbantahkan. Dalam kebiasaan itu ada norma dan nilai patriarkat yang disosialisasikan dan diwariskan dari generasi ke generasi, antara lain adalah pengandaian bahwa anak-anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan di banyak bidang.

Kebijakan Politik

         UU parpol yang baru lebih eksplisit dalam mengatur ketentuan mengenai keterwakilan perempuan 30%. Pada Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik, dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan dan pembentukan parpol menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Ketentuan yang sejalan dengan itu juga terdapat dalam pasal yang mengatur mengenai fungsi parpol pasal 11 ayat (1) huruf “e” menyatakan bahwa fungsi parpol dalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Terakhir pada bab IX tentang Kepengurusan, dalam Pasal 20 disebutkan bahwa kepengurusan parpol tingkat propinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dalam ART parpol masing-masing.

         Hasil Pemilu tahun 2004 misalnya, menempatkan 65 orang (11,82%) perempuan di lembaga DPR,188 orang atau  10% di DPRD propinsi, dan 1.090 orang (8%) di DPRD kabupaten/kota. Sementara itu di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, mencapai 29 orang (21,09%).


Isu Krusial:

Isu krusial tentang perempuan di ranah politik khususnya keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif di bidang politik Pemilu 2004: jumlah perempuan yang menjabat hakim 16,2%. Menteri perempuan Kabinet Bersatu 4 orang, Gubernur 1 orang, Bupati/Walikota 9 orang, dan juga PNS yang menduduki jabatan Eselon I (satu) 10%, Eselon II (dua)  6,6%, Eselon III (tiga) 12,7%, Eselon IV (emat) 22,05%.



           DR HR Agung Laksono,
 

            Dewan harus mampu menyusun Undang-undang (UU) yang lebih berperspektif gender. Upaya tersebut telah dimulai dengan masuknya ketentuan mengenai keterwakilan perempuan 30% dalam komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam UU Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pada bab III tentang Komisi Pemilihan Umum, pada bagian kedua, yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan, dalam pasal 6 ayat (5) dinyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

         Ketentuan tersebut di atas ternyata membawa perubahan yang cukup signifikan dalam komposisi keanggotaan KPU di tingkat pusat. Dari 7 orang Anggota KPU, 3 orang diantaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, karena dalam keanggotaan KPU periode sebelumnya, hanya terdapat 2 orang perempuan.

Dra Siti Nurbaya,Mantan Sekjen DPR RI

Perbandingan Dengan Negara Amerika Latin

            Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam bidang politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta memegang posisi penting di semua tingkatan pemerintah. Hak tersebut dijamin dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945, yang diperkuat oleh Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DU-HAM), Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 68 tahun 1958, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan bab khusus tentang Hak-hak perempuan.

            Di negara seperti Argentina regulasi kuota menjadi kewajiban untuk dipenuhi setiap partai politik, ley de cupos act yang diundangkan pada tahun  1991 mengatur setiap parpol untuk memenuhi 30% calon legislatif perempuan. Karena itu parpol tidak dibolehkan memuat perempuan di urutan belakang dalam daftar caleg yang diajukan. Bagi parpol yang gagal memenuhi kualifikasi tersebut, akan ditolak berkompetensi dalam Pemilu. Sebagai hasil dari produk hukum ini, terjadi kenaikan representatif perempuan di tingkat legislatif Argentina pada tahun 1993, menjadi 21,3 % (dibandingkan 4,6% di tahun 1991). Disusul lagi dengan pemberlakuan reformasi sistem Pemilu yang dicantumklan dalam peraturan pemilihan, yang menyaratkan kewajiban 30% kuota untuk kandidat perempuan.

         Untuk pos-pos berdasarkan pemilihan, peraturan ini telah meningkatkan persentase perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Chambers of Deputies)

         Momentum perjuangan perempuan Argentina seolah mencapai puncaknya ketika Christian Fernandezde Kirchner (54) berhasil memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Argentina, di tahun 2007. Kemenangan Christian merupakan sejarah pertama kepemimpinan eksekutif perempuan di Argentina. Tidak heran Christian mendapat sambutan hangat dari seluruh media di dunia. Pada dasawarsa pertama tahun 200-an. Ia menjadi Amerika Latin yang berhasil menjabat sebagai presiden (setelah Michelle Bachelet, seorang mantan parpol yang menjadi presiden Chile sejak tahun 2005. Meskipun di kawasan ini, sudah berulang kali perempuan mampu menjadi presiden. Tercatat mulai dari Violetta Barios de Chamorro yang memenangkan pemilihan presiden di Nikaragua pada 1990, dan memerintah hingga 1997, lalu Pascal Trouiollot menjadi pejabat Presiden Haiti dari 1990-1991 disusul Miereya Muscoso memenangkan pilpres di Panama tahun 1999 dan memerintah hingga 2004.

Sri Redjeki Sumaryoto, SH
Ketua Mitra Gender (NGO), mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

            Kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk memasuki dunia politik selama ini antara lain: (1) Kendala ideologi dan psikologi yang cenderung menempatkan perempuan di ranah domestik dan mendiskriminasikan perempuan; (2) Kendala sumber daya manusia, seperti faktor kepercayaan diri untuk memasuki politik karena masih rendahnya pendidikan serta akses terhadap informasi dan teknologi, termasuk minimnya pendidikan politik bagi perempuan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan; (3) kendala kelembagaan dan struktural, seperti maskulinitas sistem politik Indonesia dan sistem internal partai politik yang merugikan perempuan; (4) Kendala hukum dan peraturan  perundang-undangan; (5) Ketiadaan database perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, terutama di tingkat Provinsi, dan kabupaten/Kota; dan (6) Minimnya dana yang dialokasikan bagi perempuan.

            Diharapkan “afirmative action” dapat secara tegas tercantum dalam paket UU Politik seperti: UU Pemda, UU Pemilu, UU Susduk, UU Parpol UU Pilkada dan UU Pilpres agar mengakomodasikan beberapa tuntutan kebutuhan, antara lain: (a) Kriteria penetapan kandidat pilkada dan pilpres harus memperhatikan prinsip keterwakilan perempuan (b) Menetapkan sistem pemilu yang akan membantu meningkatkan sistem keterwakilan perempuan dan menjamin pelaksanaan demokrasi. (diharapkan minimal         30 % pejabat, adalah perempuan), (c) Mendukung kebijakan calon independen untuk lebih membuka peluang politik dan memperkuat politik perempuan.

Angelina Sondakh
Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat

         Partai politik tidak perlu khawatir dengan terjadinya pengurangan jatah bagi kader-kader internal partai dengan masuknya calon dari luar. Jalur internal telah memiliki “jatah”nya sendiri. Calon eksternal partai juga telah melalui tahap penyaringan ketat yang harus memenuhi persyaratan kualitas. Namun partai politik tampaknya belum cukup “iklas’ membuka pintunya pada calon kader perempuan dari luar partai kecuali untuk pemilu, itupun sekedar sebagai pengumpulan suara (votegetter), yang biasanya diambil dari kalangan artis atau public figure. Padahal hadirnya calon anggota legislatif dan kader perempuan (partai) berkualitas akan meningkatkan citra lembaga politik tersebut.

         Erat kaitan antara peran politik (parpol) dan partisipasi politik perempuan. Kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat signifikan. Dengan demikian, partai politik ke depan memiliki fungsi strategis dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik yang sampai saat ini dapat dikatakan relatif masih rendah.

Chusnul Mar’iyah, Ph.D
Doktor Bidang Politik, dari Government Sydney  University,  Australia

Lahir, Babat, Lamongan, Jawa Timur, 17 Oktober 1961.
Tamat S-1 Jurusan Ilmu Politik FISIP UI, 1087.
Anggota KPU 2004.

Pengalaman Konstitusi di Beberapa Negara
                                               
         Upaya mereformasi sistem Pemilu dan kepartaian terbukti sangat efektif untuk meningkatkan peran perempuan. Misalnya pengalaman konstitusional di parlemen Afrika Selatan, mereka mengamandemen undang-undang tentang pendaftaran parpol dan calon legislatif (caleg), yang meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menjadi 27%. Demikian pula di India, tiga partai yang masing-masing diketuai perempuan. Partai Kongres (partai terbesar di India) menetapkan quota sepertiga nominasi bagi caleg perempuan. Di Chili, Partai Demokrasi juga telah memakai peraturan yang menyatakan bahwa penetapan caleg laki-laki tidak boleh melebihi angka 60%.

         Di Swedia, misalnya, awalnya justru tidak dikenal penggunaan sistem quota. Tetapi meletakkan pondasi untuk memudahkan perempuan masuk dalam politik, dengan mempersiapkan kompetensinya untuk masuk dalam bidang politik. Diiringi dengan mempersiapkan sistem, yang membuat laki-laki menjadi “malu dan menyerah”. Setelah itu, barulah menggunakan sarana kuota, di tempat yang cukup sulit menempatkan perwakilan perempuan. Hal ini diikuti pula lewat serangkaian reformasi sistem pemilu dan kepartaian di tahun 1994. seperti yang dilakukan Partai Sosial RI   No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilu Legislatif.

Dyah Rieke Pitaloka,
Artis dan Aktivis Politik dari PDIP
        
         Uluran tangan konsorium LSM yang mengusulkan nama-nama calon legislatif yang potensilal belum sepenuhnya dapat diterima dalam sistem kita. Padahal jika ingin konsisten mematuhi UU yang ada, kerjasama ini niscaya akan mengurangi beban dalam pemenuhan kuota (tahapan jumlah) maupun perekrutan kader-kader potensial (tahapan kualitas)

Dra Hj Yuniar SP
Wakil Ketua DPRD Kota Langsa, Aceh Timur, NAD
Ketua Kaukus Parlemen Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
        
         Salah satu tantangan dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik adalah masih terbatasnya jumlah perempuan yang bersedia terjun dalam dunia politik. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kendala yang dihadapi oleh perempuan yang memilih politik sebagai tempat untuk mengaktualisasi dirinya, baik kendala yang berasal dari diri perempuan itu sendiri maupun kendala dari luar.

         Terdapat fenomena adanya partifikasi (bukannya demokrasi) dan klan-klan baru di dalam tubuh partai politik yang ada sekarang, sehingga melahirkan kompetisi tak sehat yang menipiskan kesempatan bagi kaum perempuan. Ini mengakibatkan kendali terhadap kaum perempuan di badan eksekutf dan legislatif, bukan berada pada sistem itu sendiri, tapi berada di kelompok oligakhis yang ada di eksekutif partai.

         Selain itu sistem politik kita sangat partisan. Anggota-anggota dewan kita bertanggungjawab pada parpol, tidak kepada konstuennya, kepada rakyat.. Perempuan sendiri masih menganggap politik itu kotor karena cenderung korupsi, main sikut-sikutan bahkan tidak jarang bentak-bentakan di forum yang disebut terhormat. Dan untuk masuk ke dalamnya harus banyak uang, sementara masih banyak perempuan yang miskin.

         Tentang prsayarat kualitas yang disebut-sebut itu, sangat relatif sekali, dan tidak adil jika hal yang demikian hanya dipakaikan kepada kaum perempuan. Mengapa kaum laki-laki tidak dipakaikan standar kualitas? Toh, banyak anggota dewan yang laki-laki yang kualitasnya bahkan lebih rendah dari kaum perempuan.

Dra Netty Herawaty Lukman, MM,
Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Metro,
Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung (UBL).
Penasihat Dharma Wanita,
Ketua Persatuan Kaukus Perempuan Propinsi Lampung.
                       
         Kendala ideologi dan psikologi secara tidak langsung masih dibatasi keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Keterbatasan perempuan dalam berpolitik tidak terlepas dari ketidakmampuan mereka untuk mengupayakan anggaran pendanaan yang tidak sedikit dalam mempromosikan diri untuk partai politiknya. Dan terbatasnya dana yang dialokasikan bagi kepentingan pemberdayaan perempuan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sumping J Ranan,
Anggota DPRD Fraksi Demokrat Sejahtera, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Lahir, Tebing Tarusan, 27 Januari 1875,
      
         Bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mendukung proses demokratisasi menuju civil society.

         Kesadaran perempuan untuk berpolitik memperjuangkan hak-hak yang terabaikan sehingga pada pemilu tahun 2009 dimanfaatkan perempuan untuk menempati posisi legislatif dan eksekutif serta pengawas.

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jhm/Pr/GS/Har


DATA PENDUKUNG

Gambaran Keterwakilan Perempan di
Bidang Jabatan Publik/Pengambilan Keputusan

  • Hakim 16,2 %
  • Menteri Kabinet Indonesia Bersatu  4 orang.
  • Gubernur 1 orang.
  • PNS yang menduuduki jabatan structural eselon I:10 %, Eselon II 6,6 %, Eselon, Eselon III 12,70 %, Eselon IV 22,05 %.

UU Pemilu Tahun 2008, antara lain:

  • Pasal 15 (d) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Pasal 60 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 59 memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan.

  • Pasal 64 (1): KPU melakukan verivikasi terhadap kelengkapan dan kebnaran dokumen persyaratan adminstrasi bakal calon anggota DPR dan verivikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

  • Pasal 64 (2): KPU Propinsi melakukan verivikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD propinsi dan verivikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

  • Pasal 64 (2): KPU Kab/kota melakukan verivikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verivikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Pasal-pasal.

  • Pasal 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 % keterwakilan perempuan di tingkat pusat.

  • Pasal 20: Kepengurusan partai politik tigkat propinsi dan kab/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun denga memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % yang diatur dalam AD/ART prtai politik masing-masing.

  • Pasal 31 ayat (1): Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab dan memperhatikan keadian dan kesetaraaan gender.


KENDALA-KENDALA

A. Kendala Internal, Antara Lain

·         Kesempatan diri perempuan sendiri untuk mengembangkan kualitas, kapasitas, dan kompetensinya memasuki lingkungan dunia politik;
·         Belum menonjolnya peran kepemimpinan untuk meraih dukungan dari pemilih
·         Sikap mental yang lemah terbentuk karena selama 32 tahun peran perempuan senantiasa diposisikan sebagai orang kedua
·         Status sosial ekonomi perempuan di dalam masyarakat, misalnya kurang sumberdaya keuangan yang memadai dan akses yang terbatas terhadap sumber pendanaan yang dibutuhkan.

B. Kendala Eksternal, Antara Lain

·         Masih adanya anggapan/pemahaman bahwa dunia politik itu adalah bebbeda dengan dunia lain yang antara lain dicitrabakukan sebagai dunia keras penuh tantangan dan hanya pantas untuk laki-laki saja;
·         Budaya patriarki yang memarjinalkan perempuan di ranah publik;
·         Domestifikasi peran perempuan dalam berbagai aktivitas keseharian juga membuat perempuan tidak pernah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik;
·         Masih rendahnya komitmen dan dukungan dari kaum perempuan sendiri untuk memilih calon sesama perempuan juga merupakan hambatan;
·         Iklim sosial budaya yang belum, menopang peningkatan partisipasi perempuan untuk berkiprah secara optimal di dunia politik;
·         Masyarakat termasuk kalangan partai politik mempertanyakan kesiapan dan kualitas perempuan.
                                                

                                                                                                                                Red/NGO NEWS




Minggu, 28 Agustus 2011

SAMPAH PLASTIK


Plastik dan Steyrofoam
Ratusan Tahun Baru Bisa Lebur


NGOnews. Berbagai tipe sampah memerlukan waktu memuai yang cukup lama. Yang menduduki peringkat pertama mengurai adalah styrofoam dan plastic. Diperkirakan butuh satu juta tahun untuk  benar-benar terurai. Sebuah popok disposable membutuhkan waktu 550 tahun dan kaleng alumunium dapat terurai antara 200-500 tahun. Sebagai skala kaus kaki wol membutuhkan waktu satu tahun dan kantong kertas akan terurai dalam waktu 1 bulan.

Surat-surat, brosur–brosur biasanya dibuang begitu saja, dan 44%-nya dibuang sebelum dibaca. Secara statistic kita menggunakan lebih dari 67 juta ton kertas per tahunnya, kurang lebih setiap orang akan menghahiskan 580 pon kertas.

Sebagian sampah akan berakhir dibakar atau dikubur di suatu lahan, hanya sekitar seperempatnya didaur ulang. Namun jika kita mau berhati-hati dan mau menyisihkan waktu untuk mensortir dan memisahkan tipe barang, kita bisa menambah kemungkinan didaur ulang. Termasuk barang-barang yang masih bersih kita gunakan lagi.TH